Cuma Gara-gara Desil, Warga yang Masih Susah Nggak Dapat Bantuan?
Masuk desil 6 nggak berarti semua kebutuhan hidup sudah aman. Fraksi PAN DPRD Kota Jogja menilai masih ada warga yang tergolong desil 6 ke atas, tapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan justru nggak bisa mengakses bantuan pemerintah.
Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja dari Fraksi PAN, Tri Waluko Widodo, bilang indikator desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi warga di lapangan.
Masalahnya, warga yang sebenarnya masih kesusahan bisa mentok aturan karena batasan desil. Akibatnya, akses ke bantuan pendidikan, kesehatan, sampai perlindungan sosial ikut tertutup.
PAN minta Pemkot Jogja lebih fleksibel melihat kondisi warga. Komisi D juga terus berkoordinasi supaya warga desil 6 bisa masuk sebagai penerima bantuan, terutama kalau kondisi ekonominya memang masih berat.
Di bidang pendidikan, misalnya, PAN mendorong Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) diperluas sampai desil 6. Desil 7 juga masih dimungkinkan, asalkan kondisi ekonominya didukung data yang akurat dan terverifikasi.
Untuk kesehatan, Komisi D mendesak Pemkot mengaktifkan lagi kepesertaan BPJS Kesehatan warga desil 5 ke atas yang dinonaktifkan pemerintah pusat. Pembiayaannya bisa ditanggung lewat APBD Kota Jogja, terutama untuk warga yang nggak tercatat sebagai karyawan aktif.
Nggak cuma itu. Widodo juga menyoroti kader posyandu yang selama ini jadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Dia mendorong Pemkot mengalokasikan honor supaya para kader bisa bekerja lebih optimal.
Sementara untuk bantuan sosial, Fraksi PAN ingin bantuan pemakaman nggak cuma diberikan kepada warga desil 1 dan 2. Bantuan itu diusulkan diperluas sampai desil 5 secara proporsional.
Menurut Widodo, kondisi warga yang masih kesusahan meski masuk desil lebih tinggi nggak bisa diabaikan. Peringatan kemerdekaan, katanya, harus jadi momentum untuk memperkuat keberpihakan pemerintah kepada warga yang memang masih membutuhkan.
