Banyak Acara, Banyak Wisatawan, Dampaknya bagi Ekonomi Lokal?

Sebelas juta kunjungan wisatawan terdengar seperti kabar baik bagi Kota Yogyakarta. Namun, angka itu belum menjawab berapa lama mereka tinggal dan seberapa jauh uang yang dibelanjakan menggerakkan ekonomi warga.

Jumlah kunjungan wisatawan belum cukup untuk mengukur keberhasilan pariwisata Kota Yogyakarta. DPRD mengusulkan indikator yang juga menghitung lama tinggal, hunian hotel, transaksi UMKM, dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pertanyaan itu muncul dalam pembahasan Raperda Kepariwisataan Kota Yogyakarta 2026–2045. Panitia Khusus DPRD meminta strategi pemasaran tidak berhenti pada jumlah kunjungan, tetapi mengukur manfaat ekonominya.

Orang yang datang belum tentu menginap, dan yang menginap belum tentu membelanjakan uangnya di usaha milik warga. Jumlah kunjungan tetap berguna, tetapi tak cukup untuk menyatakan pariwisata telah menyejahterakan masyarakat.

Data rapat menyebut sekitar 316 ribu wisatawan mancanegara berkunjung pada 2025, dari total sekitar 11 juta kunjungan. Angka itu mendorong pembahasan promosi internasional, tetapi belum menjelaskan lama tinggal atau nilai belanja wisatawan.

Ukuran keberhasilan perlu mencakup lama tinggal, tingkat hunian hotel, transaksi UMKM, jangkauan promosi, dan manfaat ekonomi warga. Angka ini perlu dibaca bersama ukuran kualitatif, seperti persepsi wisatawan dan pemanfaatan promosi oleh pelaku usaha.

Ukuran baru juga memengaruhi rancangan produk wisata. Walking tour, jalur sepeda, kuliner, kampung wisata, olahraga, serta acara bisnis dan budaya bisa menjadi pintu masuk jika menghubungkan pengunjung dengan usaha lokal.

Acara besar tidak otomatis berdampak besar. Kegiatan nasional dan internasional perlu diintegrasikan dengan paket kampung wisata, UMKM, kuliner, dan ekonomi kreatif, lalu dinilai dari hasilnya, bukan semata jumlah acara atau orang yang hadir.

Indikator itu perlu masuk ke batang tubuh Raperda, bukan berhenti sebagai harapan rapat. Pansus juga meminta prinsip keberlanjutan, pelestarian budaya, kesempatan kerja inklusif, dan dukungan bagi usaha bertanggung jawab diatur jelas.

Angka kunjungan tetap penting, tetapi hanya menghitung orang yang datang. Jika pariwisata hendak memberi manfaat bagi warga, Kota Yogyakarta perlu menghitung siapa yang memperoleh penghasilan dan usaha mana yang tumbuh.