Sejatinya Jogja Memang Kota Wisata, Bukan Kolam Renang
Di Kota Jogja, hujan seharusnya menghadirkan romantika, bukan genangan setinggi mata kaki yang bikin wisatawan ragu melanjutkan langkah.
Sayangnya, di tengah wacana efisiensi anggaran 2026, kekhawatiran soal infrastruktur dasar kembali muncul. Kali ini, DPRD Kota Yogyakarta memilih untuk tidak diam.
Dewan pasang badan demi memastikan anggaran perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) tetap aman. Sebab, bagi Jogja yang menyandang status kota wisata, urusan drainase bukan sekadar teknis, melainkan soal citra.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menyasar kebutuhan paling mendasar warga. Apalagi yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keamanan kota.
"Kota Yogyakarta adalah kota wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Infrastruktur yang memadai adalah cerminan kenyamanan kota," kata Antoro.
Pernyataan ini terasa masuk akal. Wisatawan datang dari berbagai daerah, bahkan negara, dengan ekspektasi menikmati Jogja yang ramah, bukan sibuk menghindari genangan atau saluran mampet.
Bagi DPRD, menyuguhkan persoalan infrastruktur dasar sama saja dengan menampar wajah sendiri sebagai kota tujuan wisata.
Masalahnya, ancaman itu bukan isapan jempol. Prediksi BMKG menunjukkan potensi curah hujan yang lebih panjang ke depan. Dengan topografi Kota Yogyakarta yang menjadi lintasan air dari wilayah utara ke selatan, saluran drainase memegang peran vital.
"Kalau drainase tidak diantisipasi, tentu bisa menghambat pengembangan kota wisata," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Antoro menambahkan, DPRD ingin memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman genangan maupun luapan air yang tak tertampung. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Jogja tidak boleh berubah jadi kolam dadakan hanya karena anggaran dipangkas di tempat yang keliru.
Di tengah efisiensi, DPRD tampaknya ingin memberi pesan jelas, hemat boleh, tapi jangan sampai mengorbankan rasa aman. Apalagi untuk kota yang hidup dari kenyamanan dan kenangan wisatawan.
