Harapan Agar Jogja Tidak Cuma Pasrah Jadi Kota Parkiran
Libur Natal dan Tahun Baru memang selalu datang dengan dua hal yang pasti, unggahan liburan di media sosial dan kemacetan yang bikin klakson jadi bahasa utama. Tahun ini, Yogyakarta diminta bersiap lebih serius.
Anggota DPRD DIY, Fajar Gegana, memperkirakan jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah DIY saat Nataru 2026 bisa tembus 5 hingga 7 juta orang. Angka yang cukup untuk membuat Malioboro berubah fungsi dari kawasan wisata menjadi arena uji kesabaran.
Menurut Fajar, kondisi ini tak bisa dihadapi dengan sikap pasrah khas Jogja memang begini. Pemerintah Kota Yogyakarta diminta melakukan rekayasa lalu lintas secara serius dan terencana. Bukan sekadar buka-tutup jalan dadakan, tapi strategi yang melibatkan lintas daerah.
Masalahnya, kata Fajar, urusan wisata Jogja tak pernah berhenti di batas administrasi. Kabupaten-kabupaten di sekitar Kota Yogyakarta juga jadi sasaran wisatawan.
Namun, ada satu pola yang nyaris selalu berulang, destinasi ke mana-mana, tapi menginapnya tetap di kota.
"Wisatawan itu tujuan utamanya Kota Yogyakarta. Setelah itu baru muter ke kabupaten sekitar. Tapi problemnya, mereka tetap tidur di kota," ujarnya. Akibatnya bisa ditebak, kepadatan menumpuk di titik-titik yang itu-itu saja.
Fajar mengaku sudah lama mengamati pola ini sejak masih menjabat Wakil Bupati Kulon Progo. Saat itu, komunikasi lintas daerah kerap dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan potensi kerawanan. Kini, menurutnya, skala persoalannya makin besar dan tak bisa lagi ditangani setengah hati.
Indikator lonjakan wisatawan, lanjut Fajar, bahkan sudah terlihat sebelum liburan benar-benar dimulai. Harga hotel di aplikasi pemesanan daring melonjak hingga tiga kali lipat.
Ketersediaan kamar dari sekitar tanggal 20 Desember hingga 10 Januari 2026 nyaris habis. Jogja, sekali lagi, laris manis, baik sebagai kota tujuan maupun tempat parkir manusia.
Karena itu, Fajar mendorong agar Pemkot Yogyakarta memelopori sinergi antarkabupaten dan pemerintah provinsi. Tujuannya sederhana tapi krusial, memastikan Jogja tetap aman, nyaman, dan tidak berubah jadi kota krodit musiman.
Ia bahkan melempar wacana yang cukup jauh ke depan, studi banding ke luar negeri soal tata kota ramah wisatawan. Sebab, menurutnya, Yogyakarta sudah terlanjur menyandang label kota bertaraf internasional.
Label yang semestinya dibarengi standar penataan kota yang juga internasional—bukan hanya soal ramah senyum, tapi juga ramah lalu lintas.
"Jogja harus punya standar internasional," katanya. Sebuah kalimat yang terdengar ambisius, tapi barangkali memang perlu diucapkan keras-keras, sebelum wisatawan keburu mengingat Jogja bukan karena kenangan manis, melainkan karena macet yang tak terlupakan.






