MBG di Kota Jogja Bahaya, Makanan Basi Sebelum Disajikan!
Pasca-puluhan siswa menjadi korban keracunan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jogja kini berada di bawah teropong ketat legislatif. Komisi D DPRD Kota Jogja menyoroti celah distribusi dan higienitas yang dinilai sebagai pangkal masalah.
Ketua Komisi D Darini menegaskan, meski tak punya kewenangan teknis, pihaknya tak akan tinggal diam. “Program MBG adalah program yang sangat baik, tetapi implementasinya harus betul-betul diawasi,” tegas Darini kepada Radar Jogja, Minggu (19/10).
Fokus pengawasan, menurutnya, tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makan. Titik kritisnya ada pada jeda waktu masak dan penyajian yang terlalu lama. Rentang waktu itu, dalam pantauan legislatif, berpotensi membuat makanan basi sebelum sampai ke tangan siswa.
Beberapa rekomendasi pun dilayangkan. Mulai dari evaluasi menyeluruh SOP seluruh SPPG oleh Pemkot Jogja, hingga kajian pemecahan unit dapur besar menjadi kelompok kecil. Langkah itu sejalan dengan usulan Gubernur DIY Hamengku Buwono X, agar kapasitas masak lebih realistis dan waktu antar lebih cepat.
Pelibatan sekolah dan komite juga didorong untuk pengawasan harian. Selain itu, Darini mendesak agar menu tak hanya bergizi dan higienis, tetapi juga memprioritaskan produk lokal untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program MBG ini hingga benar-benar sukses dan bermanfaat,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu, menekankan bahwa kesehatan masyarakat adalah harga mati.
